LENSAKEADILANNEWS
Baturaja, OKU – 10/01/2026 Proyek rehabilitasi dan penambahan ruang UPTD Puskesmas Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), yang didanai melalui APBD Tahun Anggaran 2025 dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, menuai sorotan publik. Pasalnya, bangunan dengan nilai kontrak mencapai Rp2.025.252.252,25
tersebut dilaporkan sudah mengalami kebocoran atap, meski belum diresmikan dan difungsikan secara penuh.
Pekerjaan dengan metode kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan itu diduga dikerjakan tidak sesuai spesifikasi teknis. Kondisi fisik bangunan yang sudah bocor sejak awal menimbulkan pertanyaan serius terkait kualitas pekerjaan serta akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Proyek tersebut berlokasi di UPTD Puskesmas Peninjauan, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten OKU, dengan lingkup pekerjaan meliputi renovasi dan pemeliharaan fasilitas puskesmas. Besarnya anggaran yang digelontorkan seharusnya menjamin mutu bangunan,
namun fakta di lapangan justru menunjukkan indikasi pekerjaan asal-asalan.
Keluhan datang dari masyarakat pengguna layanan puskesmas. Seorang warga berinisial W, yang enggan disebutkan nama lengkapnya, mengungkapkan kekecewaannya terhadap hasil pekerjaan tersebut.
“Sangat menyayangkan, dana sebesar itu tapi pekerjaannya terkesan asal jadi. Atap bangunan sudah bocor, padahal belum diresmikan,” ujarnya.
Menurut W, kondisi tersebut mengindikasikan adanya kegagalan fungsi sejak awal pembangunan. Ia menilai proyek seharusnya dikerjakan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab karena menyangkut fasilitas layanan kesehatan masyarakat.
Sementara itu, salah seorang pekerja harian di lokasi proyek mengaku hanya menjalankan perintah dari atasan. Pekerja yang juga meminta identitasnya dirahasiakan tersebut mengatakan:
“Saya cuma kerja harian di sini. Disuruh pasang ACV, perintah bos pasang ya saya pasang.”
Pernyataan ini memperkuat dugaan minimnya pengawasan teknis di lapangan serta kemungkinan pekerjaan tidak ditangani oleh tenaga yang benar-benar memahami standar konstruksi bangunan.
Respons dari pihak terkait justru menambah tanda tanya. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon via Telegram oleh salah satu rekanan media, Kepala Dinas Kesehatan OKU menyatakan tidak mengetahui secara detail proyek tersebut.
“Saya tidak tahu-menahu dan tidak ikut andil dalam pekerjaan pembangunan puskesmas itu,” ujarnya singkat.
Pernyataan tersebut dinilai bertolak belakang dengan peran Dinas Kesehatan sebagai pengguna anggaran sekaligus penerima manfaat aset, yang seharusnya melakukan pengawasan terhadap pembangunan fasilitas kesehatan di wilayahnya.
Berdasarkan temuan di lapangan, masyarakat mendesak agar Inspektorat Daerah, BPKP, maupun aparat penegak hukum segera turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh. Pemeriksaan diharapkan mencakup kualitas material, kesesuaian spesifikasi teknis, kinerja kontraktor CV.
AJ, serta peran dinas teknis dalam pengawasan proyek.
Dugaan pekerjaan asal-asalan pada proyek puskesmas ini bukan sekadar persoalan pemborosan anggaran, tetapi menyangkut langsung kepentingan publik dan kualitas layanan kesehatan dasar. Kebocoran bangunan berpotensi merusak peralatan medis, mengganggu kenyamanan pasien,
dan mempercepat kerusakan gedung.
Masyarakat kini menunggu langkah tegas dan transparan dari pemerintah daerah agar anggaran publik senilai lebih dari Rp2 miliar tersebut tidak sia-sia, serta layanan kesehatan di Puskesmas Peninjauan dapat berjalan optimal sebagaimana mestinya.
(Red//endang)
