LENSAKEADILAN.NEWS
Lubuk Batang, OKU – 17 Juni 2025
Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu (OKU) menggelar kegiatan bimbingan dan sosialisasi kepada pemerintah desa se-Kecamatan Lubuk Batang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kepala desa dan perangkat desa mengenai bahaya serta dampak negatif dari praktik pungutan liar (pungli).
Acara ini turut dihadiri oleh Camat Lubuk Batang, Emharis Suriadi Putra, SH, jajaran Kejari OKU seperti Kasi Intel, Kasubsi Sospol, serta para kepala desa dan perangkat desa dari wilayah Lubuk Batang.
Fokus Sosialisasi: Pencegahan dan Penindakan Pungli
1. Penyuluhan Dasar Hukum
Kejaksaan menjelaskan landasan hukum terkait pungli, termasuk Undang-Undang Tipikor dan peraturan perundang-undangan lainnya, agar aparat desa memahami bahwa pungli merupakan tindakan ilegal.
2. Pencegahan dan Penindakan
Para peserta diberikan pemahaman bahwa praktik pungli memiliki konsekuensi hukum serius. Kejaksaan mengajak seluruh aparat desa untuk menjadi garda terdepan dalam pencegahan dan penindakan terhadap tindakan tersebut.
3. Mekanisme Pelaporan
Masyarakat dan aparatur desa diberikan panduan bagaimana melaporkan jika menemukan praktik pungli, agar aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti secara cepat dan tepat.
4. Pemanfaatan Aplikasi “Jaga Desa”
Kejaksaan juga mengenalkan aplikasi “Jaga Desa” sebagai alat bantu pengawasan dana desa dan mencegah terjadinya korupsi di tingkat desa. Aplikasi ini dapat digunakan oleh masyarakat maupun aparat desa untuk melaporkan dugaan penyimpangan.
5. Peningkatan Kesadaran dan Transparansi
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kesadaran kolektif terhadap pentingnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, bersih, dan akuntabel demi mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.
6. Koordinasi Lintas Instansi
Kejaksaan juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa, kecamatan, Kejaksaan, serta instansi lain untuk memastikan tidak ada lagi praktik pungli yang membebani masyarakat.
Harapan Ke Depan
Dengan adanya bimbingan dan sosialisasi ini, diharapkan praktik pungli di tingkat desa dapat diminimalisir, serta tata kelola pemerintahan desa menjadi lebih bersih, transparan, dan akuntabel. Kejaksaan juga mengimbau agar kepala desa menjadi teladan dalam pelayanan publik yang jujur dan adil.
(Red// LKN)
