LensaKeadilanNews
BATURAJA — Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) memastikan pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi pertama di wilayah berjuluk Bumi Sebimbing Sekundang segera direalisasikan.
Sekolah tersebut akan dibangun di Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya (KPR), setelah masyarakat setempat menyatakan kesediaannya menghibahkan lahan seluas 7,5 hektare untuk mendukung pembangunan proyek strategis nasional tersebut.
Kepala Desa Kedaton, Muhammad Endang, mengatakan keputusan menghibahkan lahan telah melalui musyawarah desa.
Hasilnya, masyarakat secara antusias menyepakati penggunaan lahan yang berada tidak jauh dari kawasan perkantoran desa untuk lokasi pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi.
“Kami sudah melakukan musyawarah desa. Alhamdulillah, antusias masyarakat sangat tinggi. Lahan seluas 7,5 hektare sudah dihibahkan dan lokasinya berada di dekat perkantoran desa,” ujar Muhammad Endang saat bersilaturahmi dengan Bupati OKU H Teddy Meilwansyah di Rumah Dinas Bupati OKU, Senin (21/9/2026).
Menurutnya, kondisi lahan tersebut saat ini masih berupa kawasan hutan yang ditumbuhi pepohonan berukuran besar. Namun, lahan itu dinilai siap untuk dipersiapkan sesuai kebutuhan pembangunan setelah seluruh proses administrasi dan persyaratan dipenuhi.
Dalam pertemuan tersebut, Muhammad Endang turut didampingi Mantan Kepala Desa Kedaton Timur Harun, tokoh masyarakat Munir, serta sejumlah perangkat desa.
Sementara itu, Bupati OKU H Teddy Meilwansyah menyebut pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi merupakan peluang besar bagi masyarakat Desa Kedaton dan Kecamatan KPR.
Terlebih, fasilitas pendidikan tersebut akan menjadi yang pertama dan satu-satunya di Kabupaten OKU.
“Ini kesempatan emas yang sangat sayang kalau dilewatkan. Boleh dilihat daerah lain, gedungnya bagus dan fasilitasnya lengkap. Ini merupakan satu-satunya di kabupaten,” kata Teddy.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten OKU sebelumnya sempat menawarkan lokasi di kawasan belakang kompleks Pemkab OKU.
Namun, lahan tersebut dinilai tidak memenuhi kriteria yang dibutuhkan sehingga pemerintah daerah kembali mencari lokasi alternatif.
Hasilnya, Desa Kedaton menjadi lokasi yang dipilih setelah pemerintah desa dan masyarakat bersedia menyediakan lahan melalui hibah.
“Sudah kami tawarkan sebelumnya di belakang Pemda, tetapi lahannya tidak cocok. Makanya kami mencari lahan lain dan Alhamdulillah pihak Desa Kedaton bersedia menghibahkan lahan,” ujarnya.
Teddy menegaskan, pembangunan fisik Sekolah Rakyat Terintegrasi tersebut akan dibiayai sepenuhnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sementara itu, pemerintah daerah bersama pemerintah desa bertugas memastikan kesiapan lahan serta melengkapi berbagai persyaratan administrasi yang dibutuhkan.
Saat ini, Pemkab OKU tengah mempercepat proses administrasi, termasuk penerbitan sertifikat lahan sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan dan kriteria yang ditetapkan kementerian terkait.
Keberadaan sekolah tersebut diharapkan tidak hanya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan kawasan Kecamatan KPR.
Pembangunan fasilitas pendidikan berskala nasional itu diproyeksikan turut meningkatkan aktivitas masyarakat, perekonomian, serta aksesibilitas wilayah sekitar.
Sesuai tahapan yang telah disiapkan, pembangunan ditargetkan mulai dikerjakan pada Januari 2027.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah mendukung program ini dengan menghibahkan lahan kepada pemerintah. Insyaallah, Januari 2027 akan dimulai pengerjaannya,” tutur Teddy.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati OKU didampingi Kepala Dinas Sosial Iwarman, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Mirdaili, Kepala Dinas Pendidikan Kadarisman, Sekretaris Bapelitbangda Hanom Setiawan, Sekretaris Dinas Sosial Halim, serta Camat Kedaton Peninjauan Raya Jaka Atmajaya.( F, )
( Tim kominpo oku )
